Perlindungan Hak Cipta di Ranah Digital

Perlindungan Hak Cipta di Ranah Digital

Cibinong, Humas LIPI. Perubahan gaya hidup di zaman serba digital menawarkan sejumlah keuntungan terutama kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk menghasilkan produk digital. Namun belum banyak yang tahu tentang hak cipta pemakaian produk digital dan perlindungannya  atau digital safety di semesta tak bersekat ini.

Analis Kebijakan dan Koordinator Pelaksana Fungsi Manajemen KI, Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek (PPII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Harini Yaniar mengatakan bahwa fenomena yang terjadi dalam konteks literasi digital memungkinkan karya hak cipta berupa buku, jurnal, majalah, karya tulis lainnya, video, rekaman, lagu, film, gambar, lukisan, foto sangat potensial terjadi pengunduhan illegal. “ Perlu kita rujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang definisi hak cipta, pencipta dan ciptaan agar paham dulu acuan dasar perlindungan hak cipta di ranah digital,” ungkapnya saat menjadi narasumber Webinar “Indonesia Makin Cakap Digital” bertema “Sejahtera Lewat Dunia Digital”  yang dihelat secara virtual dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada Jumat (30/7).

Hak Cipta

Lebih lanjut dirinya membacakan definisi hak cipta yakni hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Sedangkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata,” paparnya.

Harini menyebutkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta sejak pertama kali diumumkan. Pertama, perlindungan sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun, yakni: buku, Pamflet, dan semua karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; Alat Peraga untuk pendidikan; lagu atau musik; drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain.

Kedua, perlindungan sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, yakni: karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, saduran, bunga rampai, hasil transformasi; terjemahan, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. “Namun jika dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan,” imbuh Harini.

“Termasuk kegiatan pengumuman atau perbanyakan adalah menerjemahkan, mengadaptasi,  mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun,” paparnya.

Harini menjelaskan pula tentang Hak Terkait (Neighbour right), yakni hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak esklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran. Adapun rinciannya adalah bagi pelakuuntuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; lama perlindungan: 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; lama perlindungan: 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Sedangkan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya; lama perlindungan: 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

Namun beberapa hal berikut bukan menjadi objek hak cipta, yaitu hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Sedangkan karakteristik hak cipta adalah hak cipta tidak memerlukan pendaftaran, pendaftaran hanyalah pencantuman ciptaan dalam daftar ciptaan, dan perlu dipertimbangkan aspek strategis. Sedangkan syarat hak cipta adalah fixed yakni diwujudkan dalam bentuk kesatuan yang nyata (fixation), form yakni prinsip fixation mengharuskan adanya bentuk (form) tertentu dari suatu ciptaan, dan original yakni karya asli pencipta. Ide atau gagasan saja tidak dapat dilindungi hak cipta.

Lebih jauh Harini mendefinisikan kategori kepemilikan hak cipta berdasarkan sisi penciptanya. Pertama, ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan oleh orang lain, maka yang dimaksud pencipta adalah orang yang merancang ciptaannya. Kedua, ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka yang dimaksud pencipta adalah pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain. Ketiga, ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas maka yang dimaksud pencipta adalah Instansi Pemerintah, kecuali diperjanjikan lain.

Pelanggaran Hak Cipta

Harini merinci beberapa contoh bentuk pelanggaran hak cipta sesuai objek ciptaan. Pertama, untuk buku digital (e-book atau audiobook) dan web Novel (penulis asing). Pelanggaran hak cipta berupa pengunggahan ke situs/ platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis; pengunggahan ke situs/ platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang; menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform yang dapat dinikmati publik secara gratis; dan menerjemahkan secara tidak resmi dan mengunggahnya pada situs/platform berbayar.

Kedua, audiobook. Pelanggaran hak cipta berupa Pengunggahan ke situs/ platform tidak resmi yang dapat diakses publik secara gratis. Pengunggahan ke situs/ platform tidak resmi yang dapat diakses dengan membayar sejumlah uang

Ketiga, musik. Pelanggaran hak cipta berupa cover lagu yang diunggah ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses public. Cover lagu yang diunggah ke beberapa situs/platform; cover lagu yang diaransemen ulang atau dinyanyikan dengan teknik berbeda tanpa ijin/ tanpa kredit kepada pencipta; cover lagu yang mana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atasnya; pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis, dan pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara berbayar atau terdapat iklan

Keempat, sinematografi. Pelanggaran hak cipta berupa mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs tidak resmi; menggunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs yang dipasangi iklan; dan mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi. Mengunggah parodi dari suatu adegan karya sinematografi

Kelima, perangkat Lunak dan/atau aplikasi. Pelanggaran hak cipta berupa mengunggah kode/tautan hasil pembajakan ke situs tidak resmi untuk dapat mengakses perangkat lunak secara gratis; mengunggah kode/tautan hasil pembajakan ke situs tidak resmi untuk dapat mengakses perangkat lunak dengan biaya rendah; dan tanpa seijin pemilik aplikasi, aplikasi tersebut disebarluaskan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang- undang.

Pencegahan Pelanggaran

Harini menuturkan bahwa untuk mencegah pelanggaran hak cipta perlu diperhatikan: a) Prinsip deklaratif Hak Cipta,  bahwa ciptaan yang telah dideklarasikan/ diumumkan telah memiliki pelindungan hak cipta ,b) Pencatatan Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak cipta, c) Bergabung ke dalam Lembaga Manajemen Kolektif untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi ciptaan terkait musik, film, penyiaran dsb d) Platform e-commerce, mengatur tindakan-tindakan yang dilarang terkait hak cipta, memberikan fitur pelaporan atas upaya pelanggaran (notice/ takedown), e) Platform Media Sosial, menyediakan sarana untuk melindungi karya-karyanya : contoh Youtube (Content ID), dan untuk f) Bisnis online : Menggunakan gambar-gambar/ foto/ media promosi dan informasi (flyer, brosur/ baliho/ banner) hasil karya sendiri, atau meminta ijin secara tertulis untuk penggunaan media digital milik orang lain.

“Namun apabila terjadi pelanggaran hak cipta, maka perlu diambil langkah-langkah hukum dengan membuat aduan baik perdata maupun pidana kepada DJKI dan/atau Kepolisian agar difasilitasi mediasi, atau melalui penyelesaian sengketa secara arbitrase atau dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga,’ pungkas Harini. (sl)