PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN DAN PROSES IZIN EDAR DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN MARKET PRODUK UMKM

PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN DAN PROSES IZIN EDAR DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN MARKET PRODUK UMKM

Cibinong. Humas LIPI. Keamanan pangan pada produk UMKM merupakan hal yang sangat penting. Hal ini adalah sebuah kondisi maupun upaya untuk mengamankan produk pangan dari pencemaran dan kontaminasi baik dari kontaminiasi biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu kualitas dan keamanan pangan. Sehingga diperlukan pemahaman bagi pelaku usaha untuk dapat mengolah produk pangan dengan baik agar terjamin keamanan dan kehigienisannya. Daya tahan produk pangan merupakan salah satu hal yang juga dibutuhkan bagi UMKM agar dapat meningkatkan dan memperluas jangkauan penjualan. Hal ini dapat diberikan kepada UMKM melalui informasi standar pengolahan, peralatan, kemasan, dan bahan-bahan yang aman bagi produk pangan olahan untuk meningkatkan daya tahan produk. Untuk itu Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek (PPII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan Webinar Peningkatan Pangan dan Proses Izin Edar dalam Upaya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Market Produk UMKM pada Sabtu (24/7) secara daring. Adapun tujuan dari webinar ini antara lain memberikan informasi kepada UMKM fasilitas-fasilitas / alat yang dapat dipergunakan masyarakat (khususnya UMKM), memberikan informasi proses untuk meningkatkan keamaman pangan pada produk UMKM dan memberikan pemahaman dan informasi tentang proses izin edar Badan POM MD dan P-IRT.

PPII LIPI adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang melaksanakan tugas pemanfaatan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyelenggarakan fungsi dan pelaksanaan inkubasi teknologi. Sebagai inkubator PPII LIPI melakukan proses inkubasi terhadap pelaku usaha melalui pelayanan penyediaan tempat produksi beserta fasilitas teknologi lainnya,” jelas Neneng Hasanah narasumber dari PPII LIPI. Dirinya menambahkan, “Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPII dapat dimanfaatkan UMKM atau pelaku usaha.”

Menurut Yuni Kuswanti narasumber dari Direktorat registrasi pangan olahan BPOM, “UMKM harus mengetahui perbedaan pangan segar dan pangan olahan, mengetahui perbedaan izin edar Badan POM dan SPP-IRT, memahami manfaat memperoleh izin edar Badan POM, memahami cara memperoleh izin edar Badan POM, dan mengetahui dukungan Badan POM untuk UMKM.”

Terdapat beberapa persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh UMKM agar produknya mendapatkan izin edar Badan POM. Melihat hal tersebut diperlukan pemahaman bagi pelaku usaha tentang izin edar Badan POM, hak, kewajiban, dan benefit yang bisa didapatkan, serta bagaimana alur pengajuannya hingga suatu produk mendapatkan izin edar tersebut.

Izin Edar Badan POM MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki Izin Edar Badan POM MD. “Pada prinsipnya setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemaan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar,” jelas Yuni.

“ Ada perbedaan izin edar Badan POM dengan SPP-IRT, untuk SPP-IRT memiliki 15 digit nomor sedangkan Badan POM 12 digit nomor. Perbedaan lainnya untuk SPP-IRT tempat usaha di tempat tinggal, diproduksi secara manual sampai semi otomatis dan mengacu pada lampiran Badan POM No. 22 tahun 2018. Untuk MD/ML Badan POM, lokasi produksi terpisah dengan rumah tempat tinggal. Diproduksi secara manual, semi otomatis dan otomatis, seluruh jenis pangan, dan mengacu pada peraturan Badan POM No. 27 tahun 2017,” terang Yuni.

“Badan POM juga melakukan dukungan bagi UMKM dengan mengadakan coaching clinik bagi UMKM, simplifikasi dengan penghapusan persyaratan izin produsen untuk registrasi BTP, sesuai PP 32/2017 memberikan registrasi UMKM 50% dari tarif normal. Karena sebagian besar produk UMKM termasuk dalam resiko rendah dan sangat rendah maka registrasi dapat melalui jalur notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Ini bisa memangkas biaya dan waktu.
Untuk pemeriksaan sarana dan audit fokusnya pada higiene sanitasi. Jika sarana produksi difasilitasi oleh balai bisa memperoleh pengujian gratis dari balai tersebut. Dan hasilnya dapat digunakan untuk registrasi produk,” pungkas Yuni.

Webinar ini juga menghadirkan narasumber Dita Kristanti Peneliti Teknologi Pangan Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna LIPI. (ew ed sl).