Kepala BRIN: Infrastruktur Riset akan Digratiskan Jika Swasta Berkolaborasi dengan Periset BRIN

Kepala BRIN: Infrastruktur Riset akan Digratiskan Jika Swasta Berkolaborasi dengan Periset BRIN

Kepala BRIN : Laksana Tri Handoko

Cibinong, Humas LIPI. Jika merujuk pada standar UNESCO, kontribusi belanja swasta terhadap lembaga riset nasional terbilang masih rendah. “Porsinya masih 20 % swasta dan 80 % didominasi pemerintah, padahal idealnya sebaliknya 80% swasta dan 20% pemerintah. Ini bukan salah swasta semata karena investasi riset itu tinggi, harus punya infrastruktur dan sumber daya manusia tapi hasilnya belum tentu sesuai. Istilahnya high cost high risk,” ungkap Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko dalam bincang Sciencepod episode perdana yang dihelat Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek (PPII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bertajuk “Menciptakan Ekosistem Inovasi yang Ramah bagi Kolaborasi Riset dan Industri”, pada Rabu (14/7).

Handoko menjelaskan untuk menjawab kebutuhan tersebut pemerintah harus hadir, dalam konteks ini BRIN sebagai representasi pemerintah untuk memfasilitasi riset swasta dan industri sehingga semakin banyak jumlahnya di Indonesia. “Saat ini target utama BRIN adalah meningkatkan Key Perfomance Index (KPI) untuk industri dan swasta sehingga pada akhirnya Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) swasta akan lebih meningkat. Selama swasta mau berkolaborasi dengan periset BRIN, akan kita gratiskan,” ujar mantan Kepala LIPI tersebut.

Selain itu dirinya juga menambahkan bahwa secara spesifik target BRIN untuk menciptakan kolaborasi riset akan ditempuh dengan beberapa upaya. Periset yang bergabung di dalam BRIN berasal dari berbagai lembaga riset pemerintah dan akan dikonsolidasikan. Realitanya yang memiliki infrastruktur riset adalah lembaga riset pemerintah (BRIN). “Kita terapkan open platform yaitu akses pemanfaatan infrastruktur riset bagi siapa saja, termasuk swasta. Hal ini memungkinkan swasta dan industri untuk melakukan riset dengan investasi minimal, sehingga apabila tidak berhasil mereka tidak rugi dalam jumlah besar,” ujarnya.

Lebih lanjut Handoko pun menjelaskan  bahwa  implikasi pendanaan dalam kolaborasi ini tergantung pada skemanya. Jika swasta berkolaborasi dengan periset BRIN akan digratiskan. “Kita hanya minta satu hal, jika ada intelectual property  yang muncul dari hasil riset maka harus dishare.  Karena ini norma periset. Tapi jika mereka ingin melakukan sendiri dipersilakan dengan konsekuensi pembiayaan terkait pemakaian fasilitas,” imbuhnya.

Perspektif baru yang mendorong kolaborasi riset merupakan hal baru di Indonesia. “Kita hadir untuk melayani masyarakat (pelaku usaha) untuk memecahkan berbagai problem dalam konteks membangun dan menciptakan produk berbasis riset. Dari sisi periset dan swasta sama-sama mendapat insentif  dalam hal  pembagian royalty yang telah diatur oleh negara, super tax reduction bagi pelaku usaha dan adanya aturan penggunaan local content (produk lokal). “Saya yakin jika mereka sukses menciptakan produk maka mereka akan melakukan investasi sendiri dan membentuk R&D sendiri . Itulah KPI utama dari BRIN yaitu  mampu meningkakan jumlah R&D swasta,” tuturnya.

Disisi lain kolaborasi riset merupakan investasi jangka panjang. “Kolaborasi dapat membentuk budaya riset, membentuk aset pengetahuan yang tidak bisa diciptakan dalam jangka pendek. Pemahaman ini yang harus bangun. Selain itu dengan kolaborasi dapat memperbaiki ekosistem riset. Selama ini hilirisasi riset dilihat satu arah. Riset menghasilkan teknologi lalu diaplikasikan. Pandangan ini keliru dan saya ingin meluruskannya dengan menerapkan manajemen riset yang benar, yang diinginkan adalah kolaborasi, ada interaksi antara periset dengan industri  sehingga menghasilkan alternatif produk yang lebih baik dan sesuai espektasi pasar, disinilah tantangan periset,” pungkas Handoko. (sa ed sl)